S emua instrumen dan kebijakan pembangunan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua harus memihak kepentingan dan nasib Orang Asli Papua (OAP) di seluruh sektor. Alasannya, tujuan pemekaran wilayah dan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) sejatinya adalah untuk kesejahteraan OAP.
Hal tersebut disampaiksn oleh drg Aloysius Giyai, M. Kes, seorang birokrat senior dari Papua saat menjadi pembicara dalsm seminar nasional bertajuk “Grand Design Pembangunan Papua Pasca Pemekaran Menuju Papua Baru” yang digelar oleh Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Provinsi Papua, Jumat, 28 Juli 2023.
“Jika tidak ya DOB gagal. Dan kita hanya memancing kaum migran baru untuk datang dan menjajah kita. Bukannya rasis, tapi ini fakta hari ini. DOB ini hadir untuk Orang Asli Papua. Karena itu, siapapun yang diberi kepercayaan oleh negara dan Tuhan saat ini, atur ini baik-baik. Jika tidak akan terjadi konflik sosial suatu saat,” kata Aloysius.
Menurut Aloysius, salah satu hal yang diperhatikan oleh Pemprov di 4 DOB, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya ialah keberpihakan pada OAP dalam pengisian jabatan birokrasi baik yang diambil dari provinsi induk dan kabupaten atau kota maupun pengadaan CPNS baru.
“Harus representasi Orang Asli Papua 80 persen dan non OAP 20 persen, terutama dalam mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung seperti sekretaris daerah, dinas/badan keuangan, Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah, dan pengampu urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Jika ini hanya teori, DOB tidak berhasil, gagal,” tegas Aloysius yang kini menjabat Direktur RSUD Jayapura ini.
Ia menambahkan, hal lain yang tak kalah penting ialah Pemerintah Provinsi di 4 DOB di Tanah Papua harus melakukan rekognisi dan perlindungan bagi OAP dapat terimplementasikan. Rekognisi paling mendasar meliputi pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat, sumber penghidupan, dan cara mengelola hak ulayat. Aktivitas ekonomi seperti penanaman modal harus berjalan secara cermat.
“Penanaman modal harus berpijak pada rencana tata ruang wilayah dan jika akan menggunakan tanah ulayat perlu mekanisme yang lebih ketat. Misalnya investasi yang dilakukan harus sesuai dengan potensi lokal dan tanah yang digunakan hanya dapat dimanfaatkan dengan sistem sewa, pinjam pakai atau bagi hasil. Dalam konteks langkah perlindungan lain dan mendesak adalah merumuskan kebijakan baru mengenai Regulasi pengelolaan arus migrasi,” urai birokrat asal Mee yang sudah menulis tujuh buku ini.
Dari sisi SDM, Aloysius mengakui hingga kini stigma terbelakang dan tidak mampu masih dilekatkan kepada penduduk OAP. Hal ini berdampak pada proses rekruitmen di sejumlah BUMN yang ada di Papua, dimana presentasi pekerja OAP sangat sedikit dibandingkan non OAP. Padahal, ia percaya, jika diberi ruang, OAP akan mampu bekerja untuk membangun negerinya.
“Dalam hal tender poryek atau pekerjaan di dinas-dinas pun harus ada keberpihakan kepada OAP. Proyek dengan anggaran di bawah Rp 2 Miliar harus diberikan kepada pengusaha OAP. Selama ini saya lakukan seperti itu. Kalau di atas itu, silahkan bersaing melalui lelang terbuka,” tegasnya.
Di sisi lain, Aloysius juga mengajak kaum muda dan mahasiswa Papua untuk meningkatkan kompetensi diri dan belajar berwirausaha dari masa dini. Sebab hal ini rata-rata menjadi kelemahan umum yang ditemukan yang ikut menghambat pengembangan diri dan karir ke depan.
“Hari ini tidak berlaku ijazahmu tapi keterampilanmu, keahlianmu. Karena perkembangan dunia membutuhkan itu. Kalian bisa kalau kalian aktif berorganisasi secara benar,” ajak Aloysius.
Sementara itu, Dr. Yustus Pondayar, SH,MH, pemateri lain dari Universitas Cenderawasih mengatakan anak muda dan mahasiswa di Papua harus menyiapkan diri untuk bersaing lewat studi yang benar, mengasah intelektulitas, dan keahlian untuk mengisi DOB. Sebab persaingan akan tetap terbuka di berbagai bidang.
“Contoh, kalau mau jadi kontraktor, maka kerjakan tugas dengan baik. Jangan kerja setengah-setengah, dan habiskan di Entrop (tempat hiburan malam—Red), apa gunanya. Harus intropeksi diri. Jangan terbawa dengan semangat yang mengancurkan diri,” tegas Yustus.
Selain Yustus dan Aloysius, hadir sebagai pemateri seminar itu, H. Jayakusuma, SE,MM selaku Sekretaris DPD AMPI Provinsi Papua. Tampil sebagai moderaror, Bendahara DPD AMPI Papua Haryanto Rumagia, S.PTK. Seminar ini diikuti sekitar 100 mahasiswa dan kaum muda dari berbagai OKP di Kota Jayapura. (Gusty Masan Raya)
