Oleh Drs. G.F. Didinong Say, Pemerhati/Aktivis Sosial Budaya dan Sejarah Flobamora/NTT
Belum lama ini di beberapa media daring, Natalius Pigai (Pigai) eks Komisioner Komnas HAM me-release sebuah tulisan dengan judul bombastis: Kejatuhan Soekarno Dipelopori I.J Kasimo, Jokowi dan Mega Dendam Ideologis Terhadap Orang Katolik?
Tulisan Pigai tersebut dapat dikatakan provokatif. Isinya seolah-olah mencoba membenturkan kelompok Katolik, khususnya Katolik NTT dengan Jokowi dan PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Provokasi itu nampak jelas dari judul maupun pada kesimpulan tulisan.
Secara absurd dan sembrono, Pigai melakukan interpretasi “cocokologi” terhadap beberapa peristiwa sejarah masa lalu sebagai argumen untuk membenarkan keruwetan sikap dan praksis politik pribadinya terhadap kompleksitas konstelasi negara dewasa ini.
“Ramai ramai” seputar penolakan terhadap RUU HIP yang dikaitkan dengan kebangkitan komunisme, oleh NP ditarik ke dalam ranah lain dengan silogisme semu terhadap sepenggal fakta sejarah. Sementara itu radikalisme yang menjadi isu substansial terkait justru dikesampingkan.
Pigai yang alumni PMKRI ini memang sering menimbulkan pertanyaan atas kedekatannya dengan kelompok pengeritik Jokowi.
Karena Kasimo menolak konsep 4 kaki Soekarno 1957 (cikal bakal Nasakom), Pigai lantas menyimpulkan secara sembrono bahwa Kasimo merupakan motor utama kejatuhan Soekarno. Padahal alasan Kasimo menolak Nasakom adalah karena perbedaan visi dan prinsip dengan komunisme. Bukan menegasi apalagi ingin menjatuhkan Presiden Soekarno.
Berdasarkan pengalaman perjuangan sejak di Volksraad, sampai ke masa revolusi dan seterusnya, Kasimo sungguh menyakini bahwa kelompok komunis tidak bisa hidup bergandengan dengan kelompok lain di Indonesia. Keteguhan Kasimo terhadap nilai dan prinsip perjuangannya tidak bisa dibolak-balik serta merta menjadi muasal bahkan motor utama kejatuhan Soekarno.
Secara insinuatif kontekstual, Pigai dalam tulisan tersebut mau menggiring opini paralelitas Soekarno dan komunisme. Di sisi lain, Pigai sekaligus mengabaikan fakta sejarah adanya berbagai sikap dan peristiwa penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno yang sudah muncul bahkan sejak awal masa kemerdekaan Indonesia. Pigai juga terlihat gagap terhadap kompleks ’65 dan factor-faktor dominan penyebab kejatuhan Soekarno yang selama ini sudah tuntas dibahas oleh berbagai pihak.
Terkait dampak G30S ’65 di Flores, Pigai ternyata gagal paham terhadap sejarah dengan menyebutkan bahwa Gereja Katolik diam terhadap pembantaian anggota PKI di Flores,1965 -1967. Nyatanya, beberapa Pastor Katolik di Maumere misalnya saat itu harus berurusan dengan KOMOP karena melakukan protes keras dan terbuka demi membela umat dari pembantaian tanpa proses hukum yang layak.
Pigai seharusnya mendalami terlebih dahulu bahwa pembasmian anggota PKI di Maumere sesungguhnya merupakan puncak problem konflik lokal yang mendapat momentum imbas dari pertarungan politik dan ideologis di Jawa.
Bahwa hingga hari ini, Gereja Katolik di Flores tidak mengutuk atau melibatkan diri dalam soal-soal rekonsiliasi misalnya, itu adalah opsi diskresi subjektif gereja.
Pigai nampak semakin ngawur dengan menyebutkan bahwa tidak ada tempat bagi orang Katolik di Jokowi dan PDIP. Bagi Pigai, kehadiran Johnni G. Plate dalam kabinet tidak diperhitungkan sebagai aspek representasi kelompok Katolik melainkan endorsement parpol belaka. Sungguh aneh. Pigai juga buta terhadap fakta sekian banyak anggota parlemen PDIP yang beragama Katolik. Bahkan posisi Sekjen PDIP penganut kristiani pun dianggap tipu muslihat.
Fakta minimnya orang Katolik dalam jabatan strategis di masa Jokowi maupun dalam kepengurusan DPP PDIP Pigai asumsikan sebagai wujud dendam ideologis. Sungguh sebuah kesimpulan yang naif. Entah kepentingan siapa dan agenda siapa yang dibunyikan dalam ujaran-ujaran berbau kebencian ini.
Masyarakat NTT dan Flores khususnya yang mayoritas Katolik mendukung Jokowi pertama-tama bukan karena mengharapkan jabatan bagi putra putrinya. Melainkan, didasarkan pada kinerja dan personalitas sosok dan kepemimpinan Jokowi. Sementara itu, nasionalisme orang NTT ataupun Flores tidak akan terganggu apalagi menuntut kemerdekaan bila tidak ada orang NTT atau Flores duduk di kabinet.
Lilin atau Garam
Kontribusi dan partisipasi orang Katolik bagi bangsa dan negara Indonesia tercatat dengan tinta emas. Sejak zaman perjuangan hingga dewasa ini tiada putus dalam berbagai lini. Pernah di waktu lalu, orang Katolik tampil dan berperan dominan di Republik ini. Pendidikan di masa kolonial dan dukungan Gereja Katolik memberikan kesempatan lebih besar bagi orang Katolik untuk menonjol. Ibarat lilin, orang Katolik telah ikut menerangi bangsa ini dalam perjalanan sejarahnya.
Dewasa ini, dalam situasi yang semakin kompetitif, peran dan keterlibatan orang Katolik di Indonesia masih selalu dapat diandalkan. Menjadi 1 dari 5 komisioner sebuah institusi sekaliber HAM untuk seluruh bangsa adalah contoh keterwakilan yang tak terbantahkan. Namun semangat perjuangan dewasa ini yang lebih menekankan pada aspek nilai-nilai (values), sepertinya mendorong orang Katolik untuk ikut larut dan aktif dalam berbagai proses perjuangan bangsa, ibarat garam.
Bagi orang Katolik Indonesia, konsensus dan cita cita kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 adalah prinsip sekaligus nilai yang harus diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pihak koplak