![](https://www.tempusdei.id/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240811-WA0009-735x1024.jpg)
![](https://www.tempusdei.id/wp-content/uploads/2020/08/Surat-Keterangan.jpg)
Jakarta, Tempusdei.id – Menjelang penetapan satu nama dari tiga nama calon Dirjen Bimas Katolik yang sampai ke tangan Presiden Jokowi, pada 31 Juli 2020 sebuah surat rekomendasi dari Sekretaris Uskup Agung Jakarta untuk salah satu calon, yakni Yohanes Bayu Samudro beredar luas di dunia maya.
Surat tertanggal 28 Mei 2020 dan ditandatangani Romo Adi Prasojo selaku Sekretaris Uskup di atas kertas berlogo Keuskupan dan stempel itu memberikan keterangan bahwa Yohanes Bayu Samudro layak dan siap mengikuti proses seleksi pencalonan dan dipilih sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI.
Selain lembaran surat itu, beredar pula analisis atas surat Sekretaris Uskup itu. Analisis tersebut menyebut Surat Keterangan tersebut sarat dengan dukungan, dan menyalahi prosedur karena tidak menjadi prasyarat administratif untuk dapat mengikuti seleksi Dirjen Bimas Katolik di Kementerian Agama. “Surat tersebut dapat disalahgunakan oleh Yohanes Bayu Samudro untuk memuluskan pencalonannya menjadi Dirjen Bimas Katolik,” demikian tersua dalam analisis. Alasannya, Surat Keterangan tersebut secara eksplisit mengatakan bahwa Yohanes layak dan siap mengikuti proses seleksi pencalonan dan dipilih sebagai Dirjen Bimas Katolik yang sedang mengikuti proses seleksi.
Yang dipertanyakan sang analis anonim tersebut adalah alasan Surat Keterangan yang sarat dukungan itu dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, padahal Pemerintah sudah melibatkan KWI masuk dalam Panitia Seleksi. Untuk seleksi tersebut KWI telah mengirim dua orang wakilnya.
Pada bagian akhir analisis yang sama, tersua kalimat: “Dan surat berupa dukungan tersebut secara tidak langsung membuat Menteri Agama menjadi tersandera untuk tidak leluasa memperoleh Eselon I di Kementeriannya dari kader terbaik Katolik hasil proses seleksi…”.
Mantan Duta Besar Chili yang dimintai komentarnya dengan kemunculan surat tersebut terheran-heran. “Kok, masih ada ya yang begitu…?”. Menurutnya, surat itu tidak perlu lagi, apalagi tertulis dan resmi dari Keuskupan. “Entah apa yang jadi dasar pertimbangan,” tanyanya retoris. (tD)
Sangat disayangkan. Mengapa Surat Keterangan itu bisa dikeluarkan Sekertaria KAJ tanpa sepengetahuan Uskup Agung KAJ yg juga adalah Ketua Presidium KWI?…ada apa dibalik ini?..alinea terakhir itu menunjukan ketidaknetralan Gereja KAJ atas proses seleksi yg sedang dibuat Kemenag RI…
Entah apa yang merasukinya, dampai surat itu dibuat????🤭🤭🤭😁