Jakarta, TEMPUSDEI.ID – Hanya sehari setelah seluruh rakyat Indonesia merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-75 pada Senin (17/8/20) dengan segala situasinya, warga desa Besipae, Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan, NTT mengalami peristiwa yang sungguh memalukan dan tidak bermartabat pada Selasa, 18/8.
Sejumlah aparat keamanan gabungan Polri (Brimob) dan TNI bersenjata lengkap ikut mengawal Satpol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam melakukan aksi perampasan hak hidup berupa penggusuran dan pengrusakan rumah warga desa Besipae, Amanuban Selatan.
Dalam beberapa video yang beredar luas di publik dengan masing-masing 20.38 detik, terlihat para wanita begitu sakit hati diperlakukan seperti hewan sehingga berteriak menyebut nama Tuhan sambil menangis sambil menggendong anak karena tidak tega melihat 30 unit tempat tinggal mereka dibongkar secara paksa oleh Satpol PP dengan pengawalan ketat aparat gabungan TNI/Polri bersenjata.
Warga tidak diberikan tempat yang layak untuk memulai hidup yang baru, malah terkesan menelantarkan seperti hewan yang kehilangan habitat dan hak hidupnya.
Atas dasar kemanusiaan, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) dan Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP) angkat suara.
Sesuai rencana, hari ini (Rabu, 19/8/20) akan melapor pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus pidana penggusuran dan pengrusakan secara paksa rumah warga Besipae ke Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur. “Kami pasti akan melapor para pelaku yang telah melakukan pengrusakan dan penggusuran secara paksa rumah warga desa Besipae, TTS ke Polda NTT. Ini merupakan kasus pidana dan termasuk kasus pelanggaran HAM,” kata Akhmad Bumi ketika dihubungi Wartawan dari Jakarta melalui sambungan telepon selularnya, Selasa (18/8/20) malam, pukul 21.30 WIB. (Felix Ali)
