![](https://www.tempusdei.id/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240811-WA0009-735x1024.jpg)
KUPANG, TEMPUSDEI.ID (28 SEPTEMBER 2021)
Pengembangan Laboratorium Biomolekuler kesehatan Masyarakat NTT (Lab Biokesmas NTT) berbuah manis. Laboratorium yang dinisiasi kelompok warga yang tergabung dalam Forum Academia NTT sejak Bulan Mei tahun 2020, dan resmi beroperasi sejak 16 Oktober 2020, kini muncul dengan kontribusi baru yang membawa pendekatan kesehatan masyarakat (public health) dalam kebijakan publik.
Kontribusi ini diakui oleh Menkes Budi G. Sadikin yang mengajak pimpinan Lab Biomolekuler Kesehatan Masyarakat (Biokesmas) Provinsi NTT, Dr. Fima Inabuy, untuk mempresentasikan model surveilens sekolah yang telah mereka kembangkan di Kupang selama 3 bulan di 8 SMA/SMK di Kota Kupang. Riset aksi yang mereka kerjakan April – Juni 2021 lalu, kini menjadi model surveilens sekolah di Indonesia.
Prestasi Nol Penyebaran di Sekolah
“Dalam dua kesempatan, yakni 27 Agustus 2021 dan 23 September 2021, kami diminta untuk berbagi pengalaman, khususnya terkait model surveilens sekolah yang kami kembangkan, yang kemudian terbukti tidak memunculkan cluster sekolah atau nol penularan,” kata Fima Inabuy.
Hal mendasar yang mereka lakukan adalah memadukan 3 pendekatan, yakni Edukasi, Testing, dan Pendampingan Sekolah. Terkait testing, semua siswa, guru, staf administrasi, tenaga kebersihan dan lainnya di sekolah diperiksa swab massal dengan menggunakan metode pool test PCR, secara berkala. Semuanya tanpa biaya.
“Pak Menkes sangat mendukung pengembangan metode pool test di Indonesia, jika itu bisa dilakukan akan sangat mempercepat proses surveilens, biayanya bisa delapan kali lebih murah dari biaya yang dikeluarkan selama ini,” kata Fima Inabuy sambil menampilkan perbandingan data biaya pool test dan dibandingkan dengan test individual.
Menurut Fima Inabuy, kekuatan utama berhasilnya surveilens sekolah adalah pada partisipasi sekolah, dan tahap awal seluruh sekolah diminta membuat sebuah rencana pembelajaran tatap muka dan strategi-strategi Prokes yang akan diterapkan di sekolah tersebut. “Pendekatannya perlu pendekatan paritisipatif, agar secara organik setiap sekolah mampu mengembangkan secara mandiri rencana aksi sesuai konteksnya masing-masing,” kata Fima.
Hal ini perlu dikedepankan karena kondisi tiap sekolah itu berbeda, entah dari sarana prasarana, ketersediaan air, kondisi kelas, dan lainnya. Menurutnya, komunitas sekolah perlu belajar melakukan antisipasi.
“Hal lain adalah sekolah perlu melakukan protokol kesehatan secara ketat, dengan memberikan penekanan pada promosi kesehatan, edukasi terus menerus,” kata Fima menekankan.
Testing massal itu satu hal, tetapi patuh terhadap protokol kesehatan juga menjadi amat penting.
Menurutnya gebrakan vaksinasi massal yang sedang dilakukan pemerintah, perlu juga diikuti dengan surveilens yang ketat, agar kondisi penyebaran Covid-19 yang sudah melandai ini tetap terkontrol. “Relevansites massal adalah untuk segera mendeteksi mereka yang tidak bergejala, namun berpotensi tinggi menyebarkan virus,” kata Fima. “Inilah mengapa surveilens-berbasis-gejala menjadi tidak relevan dalam konteks sekolah, mengingat banyak warga berusia muda, termasuk anak usia sekolah, yang terinfeksi Covid-19 namun tidak bergejala atau bergejala ringan”, lanjutnya. Dalam rapat dengan Tim Kementerian Kesehatan pada 23 September lalu, Tim Lab Biokesmas NTT mengusulkan agar surveilens dilakukan secara menyeluruh, jadi tidak menunggu munculnya gejala terlebih dahulu.
Lab Biokesmas NTT selain melakukan surveilens di sekolah juga membantu berbagai kampus dengan test massal agar para peserta yang membutuhkan perkuliahan tatap muka, atau pun acara wisuda, dapat bertemu dengan lebih aman. “Tidak ada satu metodepun yang bisa menjanjikan 100% tidak ada penyebaran, karena selalu kembali lagi ke kedisiplinan Prokes setiap individu. Akan tetapi hal yang bisa kita lakukan adalah memastikan di tempat tatap muka tidak menjadi cluster baru, inilah mengapa perlu surveilens” tegas Fima.
Para laboran Lab Biokesmas NTT, yang awalnya bekerja sebagai relawan, turut senang kerja keras mereka bisa memberikan kontribusi untuk desain kebijakan kesehatan publik di Indonesia. “Ya, kami senang karena apa yang dilakukan tidak sia-sia bahkan menjadi rujukan di Indonesia,” kata Angela Poe, salah seorang laboran. Sejak Bulan Juni 2020, Angela bersama teman-temannya bekerja dari jam 10 pagi hingga dini hari ini untuk memastikan test massal bisa dijalankan. Selama satu tahun lebih, mereka menggunakan standar emergency dalam bekerja untuk melayani pemeriksaan sample dari berbagai kabupaten di NTT. Angela selain bertugas mengekstrak materi genetik virus Covid-19, juga menjadi surveyor yang aktif berkeliling ke berbagai sekolah dan mendata hal-hal yang masih perlu dikembangkan agar Pertemuan Tatap Muka semakin minim risiko.
Saat ini selain memberikan masukan untuk Kementrian Kesehatan RI terkait pelaksanaan surveilens sekolah, Lab Biokesmas NTT aktif membantu sekolah-sekolah dan kampus-kampus di Kota Kupang dengan memberikan test massal PCR secara gratis. Selain itu mereka ikut memantau pelaksanaan pertemuan tatap muka di lapangan, dan memberikan masukan kepada dinas terkait.
Lab Biokesmas NTT juga memberikan tes massal untuk mencegah timbulnya cluster keluarga, melakukan screening terhadap Pekerja Migran Indonesia, memberikan test PCR kepada para mahasiswa dan pencari kerja yang ingin melakukan perjalanan atau PKL (Praktik Kerja Lapangan), dan melakukan surveilens tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit secara rutin.
![](https://www.tempusdei.id/wp-content/uploads/2021/09/Elcid-foto.jpg)
Satu-satunya di Indonesia
Pemberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di berbagai daerah memang sempat memunculkan isu hadirnya ratusan cluster di sekolah, tetapi hal itu telah dibantah oleh pihak Kementrian Kesehatan, maupun para Gubernur di berbagai wilayah di Jawa dalam pertemuan terbatas yang dipimpin oleh Kemenko Marves, Luhut B. Panjaitan pada tanggal 25 September 2021.
“Walaupun isu itu tidak benar, tetapi kita di Indonesia wajib mempunyai lebih banyak laboratorium surveilens yang mampu melakukan tes berskala besar dan murah. Jika negara seperti Ghana sudah mampu melakukan itu sejak awal pandemi, seharusnya Indonesia sebagai negara G-20 bisa lebih baik apalagi ini sudah masuk tahun kedua pandemi, sayangnya Laboratorium Surveilens berbasis biomolekuler satu-satunya di Indonesia, baru ada di Kupang (NTT) itu pun diinsiasi warga yang didukung Pemerinta Provinsi NTT, belum menjadi kebijakan pemerintah pusat,” kata Elcid Li. Menurutnya berbagai kegiatan normal baru yang dilakukan dengan membuka ruang pertemuan tatap muka, membutuhkan alat surveilens yang memadai agar bisa segera mengantisipasi ketika terjadi ledakan kasus (outbreak).
“Tanpa ada laboratorium surveilens, sesungguhnya slogan testing masih belum menjadi aksi, karena setiap kali orang mau diswab biasanya hanya untuk orang yang bergejala, lalu bagaimana dengan mereka yang asimptomatik, atau tidak bergejala, yang mempunyai potensi menyebarkan dengan daya infeksi yang tinggi?” tanya Elcid Li, sosiolog sekaligus selaku Wakil Ketua Tim Pool Test Lab Biokesmas NTT.
Menurut Elcid proses pemulihan ekonomi perlu didukung dengan kontrol kesehatan publik yang ketat. “Harga test swab PCR harus dibuat murah, terjangkau atau bahkan gratis, karena dengan cara ini mobilitas warga terjembatani, terutama untuk mereka yang tidak mampu, dengan begini roda perekominan bisa jalan, dan itu dilakukan dengan lebih percaya diri karena upaya untuk memperkecil peluang penularan sudah dilakukan,” kata Elcid Li. Menurutnya apa yang dikembangkan di Lab Biokesmas NTT ini bisa jalan karena ada kerjasama interdisipliner dari para peneliti dari berbagai bidang ilmu. “Tidak mudah memahami kerja birokrasi dalam menanggapi pandemi, kecuali jika kita bekerjasama dan ada dalam sistem, itu faktor yang mempercepat proses pembuatan inovasi yang dibutuhkan saat pandemi,” katanya menegaskan. (tD)