Jakarta (TEMPUSDEI) MarkPlus Inc. dan Jakarta Chief Marketing Officer (CMO) kembali menghadirkan MarkPlus Industry Roundtable online edisi ketujuh yang membahas sektor pemerintahan, pada Jumat (8/5) 2020. Enam edisi MarkPlus Industry Roundtable sebelumnya sukses dihadiri lebih dari 400 pengunjung yang masuk lewat aplikasi Zoom.
Founder & Chairman MarkPlus, Inc. Hermawan Kartajaya menilai pemerintah saat ini memegang peranan penting karena sektor lain seperti swasta dalam masa sulit. “Bukan hanya government, tapi governance harus diutamakan. Lalu leadership, bukan management. Dan entrepreneurship, bukan profesionalism. Karena COVID-19 menjadi ujian bagi kepemimpinan,” ungkap Hermawan dalam acara bertajuk lengkap MarkPlus Industry Roundtable Government Sector Perspective.
Ini mengingat vaksin COVID-19 belum menunjukan tanda-tanda ditemukan. Artinya ketika ekonomi terbuka kembali, masyarakat harus memasuki era next normal di mana COVID-19 harus dihadapi tanpa vaksin.
Dewan Pertimbangan Presiden Soekarwo setuju dengan pernyataan Hermawan bahwa COVID-19 tidak hanya memberikan dampak ekonomi dan sosial, tapi juga manajemen pemerintahan. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya terbatas agar bagaimana ekonomi tetap berjalan, mulai dari stimulus agar konsumsi masyarakat tetap berjalan sampai stimulus kepada UKM.
“Yang menjadi tantangan adalah manajemen pemerintahan antara pusat dan daerah. Karena penanganan COVID-19 haruslah satu pintu, one gate policy. Integrasi itu sangat berat. Pemerintah daerah jangan ambil keputusan sendiri-sendiri. Karena demokrasi dan ketaatan terhadap hukum harus berbanding lurus,” ujar mantan Gubernur Jawa Timur tersebut.
Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, ada tiga hal yang ditangani pemerintah pusat terkait COVID-19. Pertama pencegahan, kedua memperkuat daya tahan tubuh masyarakat, dan membangun sistem kesehatan yang kuat.
Pemerintah sendiri diwakili oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Nasional yang dipimpin Doni Monardo. Ini yang dimaksud Soekarwo bahwa pemerintah harus one gate one policy.
“Ada dua skenario disiapkan pemerintah sebenarnya. Pertama jika COVID-19 berlanjut maka fokus penanganan, pencegahan, sistem kekebalan dan kesehatan, sampai pangan harus diperkuat. Itu fokusnya. Kalau selesai, katakanlah di Bulan September, tahun 2021 fokus pemulihan ekonomi terutama sektor-sektor vital untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama sektor pendorong seperti invetasi dan pariwisata,” ungkap Akmal.
Komunikasi
Dalampentingnya leadership atau kepemimpinan soal penanganan COVID-19 ini, Soekarwo juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi. Ia mencontohkan siaran pers pemerintah setiap sore untuk update jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menjadi perhatian. “Juru bicara pemerintah Achmad Yurianto sempat membacakan data menggunakan masker. Kalau seperti itu nanti suara tidak jelas dan bisa dipermainkan. Makanya sekarang Yuri lepas masker ketika bicara. Dan yang paling penting bagaimana bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Di sini faktor budaya ikut berpartisipasi,” sambung Soekarwo.
Dalam survei yang dilakukan oleh MarkPlus selama sekitar satu minggu terakhir lewat 215 responden, awareness masyarakat terhadap komunikasi pemerintah terkait update COVID-19 memang cukup tinggi. Dalam survei yang dipublikasikan di MarkPlus Industry Roundtable ini, masyarakat paling sering menerima informasi terkait jumlah sebaran ODR, ODP, dan PDP. Setelah itu baru cara pencegahan wabah COVID-19 dan himbauan WFH.
Sementara televisi adalah medium paling sering digunakan dengan 79,5%. Posisi kedua dengan 53,5% responden menjawab website atau portal berita. Yang menarik, mayoritas masyarakat usia di bawah 25 tahun menerima informasi lewat Instagram, sebesar 54,2%. Total 76,7% responden mengaku menerima informasi terkait COVID-19 setiap hari.
Medium website pemerintah menjadi yang sering ditonton, namun hanya 42,3% dari responden. Padahal 53,5% responden berharap mengharapkan update informasi dari website pemerintah.
Yang dilihat dalam survei ini juga tingkat kepercayaan publik. Dari skor 1 sampai 6, nilai kepercayaan publik rata-rata ada di angka 4. Ada tiga poin, keterbukaan dengan skor 4,3. Lalu keterpercayaan dengan skor 4,37 dan terakhir keandalan dengan skor 4,27. (tD)
