Pakar komunikasi politik Antonius Benny Susetyo, menyerukan agar politik di Indonesia menjadi politik demokrasi yang beradab dan bermartabat. Politik yang beradab akan meninggikan martabat manusia. Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah kanal Youtube “Rumah Kebudayaan Nusantara” dengan judul Ada Apa dengan Rektor Yogya pada tanggal 20 September 2022.
Video ini berisikan pemikiran dari Benny, sapaan akrabnya, perihal suasana dan iklim perpolitikan Indonesia menjelang tahun politik tahun 2024. Dalam video ini, Benny juga menanggapi deklarasi yang dilakukan oleh rektor dan pimpinan universitas negeri dan swasta se-Yogyakarta.
Deklarasi itu menyatakan ajakan mereka untuk menghindari jebakan politik identitas dan hal-hal lain yang menciptakan konflik dan merusak kerukunan dan kesatuan bangsa. Pemilu pun diharapkan dapat menjadi media pendidikan politik dan untuk membangun jati diri bangsa.
“Forum rektor ini membahas tentang martabat demokrasi; ada sebuah keprihatinan terhadap demokrasi, yang selama ini terlihat dimaknai hanya sekedar transaksi kekuasaan dan jabatan, dominasi kekuasaan dan menentukan siapa pemilik modal yang paling besar. Demokrasi tidak lagi menjadi milik kedaulatan rakyat,” ujar Benny.
Salah satu pendiri Setara Institue ini juga menjelaskan nilai yang seharusnya menjadi pondasi dari demokrasi. “Demokrasi harus dibangun berdasarkan apa? Apa hanya memenuhi persyaratan dengan dukungan besar? Atau karena jumlah pemilih besar? Ataukah karena pertarungan ide gagasan? Sesungguhnya demokrasi membutuhkan nalar yang sehat, agar parpol dan elit politik mampu membangun keadaban politik,” jelasnya.
Keadaban politik, menurut salah satu rohaniwan Katolik terkemuka di Indonesia ini, adalah sebuah gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir dan berelasi, dimana para elit politik dan parpol harus menjunjungnya untuk menjunjung nilai demokrasi.
“Demokrasi kita bukan demokrasi liberal seperti negara-negara barat, tetapi kita adalah demokrasi Pancasila. Kita bukan berdasarkan mayoritas minoritas, tetapi berdasarkan asas musyawarah mufakat: mencari titik temu untuk kebaikan bangsa dan negara,” tutur Benny.
“Demokrasi yang bermartabat harus didukung kesadaran etis dari elit politik, dimana nilai politik untuk kesejahteraan umum adalah hukum tertinggi. Jika ini terjadi, maka kedaulatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Ukuran bagaimana menilai kedaulatan rakyat menjadi hukum tertinggi adalah saat parpol dan elit politik melakukan kegiatan politik yang membahagian dan menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Menurut Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut, demokrasi yang bermartabat mampu menghasilkan gagasan yang memberikan solusi dan alternatif menjawab tantangan global dalam menghadapi krisis pangan, energi, dan finansial.
“Elit politik harus memiliki sifat saling percaya, dapat berjumpa untuk tukar pendapat dan gagasan, dan punya jiwa negarawan. Para pendiri bangsa kita adalah contoh negarawan yang memperjuangkan politik etis yang bermartabat.”
“Elit politik melayani publik, dipanggil untuk membangun politik peradaban, bukan politik bumi hangus. Argumentasi yang sekadar provokasi, kecurigaan, intrik dan politik, silang pendapat, harus dihentikan. Lingkaran yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri harus dihilangkan, karena merugikan banyak orang,” sebutnya.
Politik yang bersendikan nilai-nilai Pancasila, ujar Benny, adalah politik yang menjunjung tinggi kemanusiaan dengan dasar asa takut akan Tuhan.
“Politik bukan sekadar untuk merebut kekuasaan, tetapi mencari konsepsus dan mencari hikmat kebijaksanaan, keadilan, dan dasar dari semua itu adalah pengetahuan takut akan Tuhan. Dan itu perwujudan nilai Pancasila,” pungkas Benny. (tD)
