Simply da Flores, Direktur Harmoni Institute, alumni STF Driyarkara, Jakarta
TEMPUSDEI.ID (30/1/21)
Selamat berkarya untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri yang baru dilantik. Terima kasih kepada Jenderal (Purn) Idham Aziz atas karya dan jasanya bagi NKRI.
Kapolri baru diharapkan membawa “angin perubahan” seperti yang dia niatkan dan sampaikan saat menjalani fit and proper test dalam sidang Komisi III DPR RI.
Keputusan Presiden menunjuk Listyo Sigit Prabowo adalah fakta “angin perubahan”, yakni agar prinsip dan wibawa NKRI semakin diwujudkan. NKRI adalah negara berdasarkan hukum bagi segenap warganya, yang berdasarkan Pancasila dan sejatinya adalah Bhinneka Tunggal Ika.
Tugas pokok dan fungsi Polri adalah menjaga dan menjamin Kamtibmas dan menegakkan hukum di NKRI bagi segenap masyarakat. Karena itu, Polri bukan alat dan abdi kekuasaan, bukan pelindung pejabat dan Parpol, bukan abdi pebisnis, bukan pula pelindung pelaku mafia hukum serta tindakan kriminal.
Kapolri baru bertekad semakin meningkatkan tugas pokok dan fungsi Polri sebagai alat negara dan penegak hukum, sehingga Kamtibmas terjamin dan kualitas pelayanan Polri nyata. Dengan melayani, melindungi dan mengayomi segenap warga NKRI, kiranya Polri di bawah kepemimpinan Kapolri milenial semakin berwibawa.
Sebagai Kapolri dari kalangan non muslim, Listyo Sigit “dituntut” untuk lebih profesional dan memberi pelayanan dengan kualitas prima plus.
Selain pencegahan masalah kriminal, pelayanan Kamtibmas, Kapolri baru juga diharapkan segera membongkar tumpukan kasus besar yang menjadi “momok kehancuran NKRI”, yakni masalah korupsi, narkoba, mafia bisnis, mafia hukum, kerusakan sumber daya alam, prostitusi dan perjudian, dan lain-lain.
Lebih dari itu, ada masalah khusus yang mendesak karena merusak prinsip dan citra bangsa NKRI, yakni radikalisme dan terorisme atas nama agama oleh kelompok tertentu dalam korelasi dengan jaringan lintas negara, yang sedang ditangani Polri saat ini. Tantangan ini tidak ringan, tetapi Kapolri baru diharapkan mampu menemukan solusi mendasar terhadap berbagai persoalan krusial di atas, yang mengancam keutuhan NKRI dan keamanan segenap warga negara NKRI.
Jalan utama adalah penegakan hukum agar NKRI menjadi negara hukum, yang berlaku adil bagi segenap warga negara; bukan tumpul ke atas – tajam ke bawah bagi rakyat kecil.
Zaman Milenial ini, kecanggihan teknologi informasi yang dimanfaat untuk aneka kejahatan, sungguh kompleks bagi tugas Kapolri baru; bukan saja internal Polri dan masyarakat di wilayah NKRI, tetapi sekaligus dalam korelasi lintas negara dan bangsa dunia. Karena itu, keandalan strategi dan kecermatan analisis seorang Kapolri baru serta jajarannya, diandalkan untuk bisa menjamin Kambtibmas dan penegakan hukum yang adil bagi segenap warga negara Indonesia. Inilah kekhasan konteks, sekaligus peluang dan tantangan bagi Kapolri baru.
Secara politis, Kapolri baru menjadi tangan kuat Presiden dalam mengupayakan penegakan supremasi hukum yang menjamin seluruh program pembangunan bangsa dan NKRI selama periode kedua jabatannya.
Sebaran persoalan dari desa sampai di tingkat pusat nasional, dari Papua sampai Aceh – Mianggas hingga Rote, adalah medan pelayanan Polri yang menuntut komitmen, strategi serta kualitas personal Kapolri baru dan seluruh anggota Polri. Harapan kita, alokasi anggaran negara untuk mendukung sarana kerja serta jaminan kesejahteraan Polri pun sungguh dijamin. Sarana pendukung operasional Polri serta kesejahteraan anggota dan keluarganya adalah bagian yang integral untuk mewujudkan profesionalitas dan tanggung jawab tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Semoga Kapolri baru diberkati Yang Mahakuasa untuk mengemban tugas pengabdiannya bagi bangsa dan NKRI dengan kesehatan jiwa raga serta rahmat kebijaksanaan yang dibutuhkannya. Dengan demikian, “angin perubahan” yang berdaya guna serta penuh berkah bisa diwujudkan dan Polri pun semakin berwibawa sebagai alat negara yang melayani, melindungi dan mengayomi segenap masyarakat NKRI. *
